Update

8/recent/ticker-posts

Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat, Mahasiswa Siantar Turun Ke Jalan



KORANKITA.ONLINE.[ Pematangsiantar- Sumut] - Kebijakan Pemerintah saat ini dianggap "Tidak Pro Rakyat",menyikapi hal itu, puluhan Mahasiswa Kota Siantar turun ke Jalan alias menggelar "Aksi Turun Kejalan" dengan titik kumpul sekitaran di TMP (Tan Makam Pahlawan-red) Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, Senin (11/4/22) siang sekira jam 10.30 WIB.


Puluhan mahasiswa tersebut terdiri dari GMKI, GMNI, PNI, PMKRI, KSPM dan HMI. Mereka turun ke Jalan juga sehubungan dengan berbagai paristiwa yang terjadi di tanah air. Mulai dari kenaikan harga dan kelangkaan Bahan bakar minyak (BBM) dan juga bahan pokok lainnya.




Tak hanya itu, dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah agar segera menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pangan (pokok). Selain itu, mereka juga menyuarakan menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan masa Jabatan Presiden RI 3 (tiga) Periode, karena dianggap  sebagai bentuk penghianatan dan Pelanggaran Kostitusi.


Terlebih penghianatan bagi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, mereka meminta kepada pemerintah Kota Siantar untuk lebih memperhatikan fasilitas umum dan meminta kepada aparat penegak hukum lebih intensif dalam menciptakan ketertiban.


Ada hal unik saat mereka dijalanan, tepatnya di Pasar Horas. Kenapa tidak, saat menyampaikan tuntutan, justru kaki mereka sempat terhenti karena ada salah satu pedagang yang merasa terganggu dengan aksi mereka.



"Jangan buat bising disini. Kami terganggu, pergilah kalian," teriak pria dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil berlalu ke arah Pasar Horas. 


Menanggapi itu, para mahasiswa bergegas pergi menuju ke Polres Siantar. Disana pun para mahasiswa disambut oleh barisan personel Polres Siantar dan juga Kapolres Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar yang memang sudah berada didalam barisan paling depan.


Dihadapan Kapolres Siantar, Fikri salah satu Mahasiswa dari puluhan tersebut mempertanyakan kedatangan pihaknya ke HMI dengan berbondong-bondong sambil membawa belasan spanduk dan juga pengeras suara.


"Untuk apa kepolisian datang berbondong-bondong, ada apa? Kami jadi tidak nyaman dengan kedatangan pak polisi di HMI. Padahal disitu kami sedang ada tamu, kami dalam aksi ini juga telah sepakat tidak akan ada gesekan. Tapi kenapa pihak kepolisian datang ke kami," teriak Fikri.


Dikarenakan tidak ada respon dari pihak kepolisian, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan berjalan menuju ke kantor DPRD Kota Siantar. Saat itu DPRD sedang melakukan Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Plt Walikota Pematangsiantar tahun anggaran 2021.


Meski begitu, sejumlah Ketua Organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan beberapa masukkan, atau keluh kesah mereka kepada PLT Walikota Siantar HJ dr Susanti yang berkesempatan turut menghadiri kedatangan sejumlah massa.


Adapun yang disinggung para aksi yakni, terkait kebijakan walikota Siantar dalam hal menangani Kebanjiran dan sampah serta terkait sejumlah infrastruktur yang hingga kini masih terhambat. Salah satunya pembangunan Gedung Olahraga (GOR) dan Pembangunan Stadion Sangnauwaluh.


Tidak berapa lama setelah para pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan. Mereka langsung di terima oleh Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga, plt Walikota Dr Susanti, Kapolres Siantar AKBP Boy Sutan Binagga dan sejumlah anggota DPRD Kota Siantar.


Pada kesempatan itu Timbul Marganda Lingga selaku ketua DPRD Kota Siantar mengatakan, pihaknya telah bersepakat untuk menolak beberapa hal yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa.


"Kita juga dari Jajaran DPRD Siantar bersepakat menolak. 1. Menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi, 2. Menolak Penundaan Pemilu 2024, 3. Menolak wacana Presiden Tiga Periode dan 4. Menolak Kenaikan Harga Minyak Goreng,". Untuk itu pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan di pusat, ujarnya Timbul Lingga mengakhiri.


Sementara, Plt Walikota Siantar Dr Susanti mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Siantar. 


"Masa jabatan saya kan tidak penuh hanya berkisar 2 tahun lebih. Meskipun demikian kita akan berupaya memperbaiki kota Siantar agar lebih baik lagi," terangnya.


Dr Susanti juga mengatakan cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Untuk itu pihaknya sengat membutuhkan dukungan dari masyarakat Siantar.


"Semua aspirasi adek-adek telah saya tampung. Kami akan memilih program mana yang langsung mengarah ke masyarakat. Ada 4 langkah awal yang kita kejar," ujarnya.


Susanti menjelaskan ke empat program yang sedang di kejar, yaitu 1. Meningkatkan sumber daya manusia, SDM dan tingkat kesehatan masyarakat kota Pematangsiantar. 

2. Meningkatkan pelayanan publik, kinerja birokrasi.

3. Pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari UMKM pelakunya masyarakat kota Pematangsiantar dan,

4. Peningkatan infrastruktur yang ada di kota Pematangsiantar. 


"Kalau terkait program LISA itu langkah awal kita meninggalkan kesadaran masyarakat. Kita juga sudah mempersiapkan tempat pembuangan akhir, yang dimana lahan kita yang sebelumnya sudah tidak sanggup lagi menampung. Dan, kita sudah mengupayakan lahan untuk pembuangan sampah, dan dalam waktu dekat akan terealisasi," ujarnya.


Masih kata Susanti, Masalah GOR sebenarnya sudah ada pihak ke-3 yang akan mengelola itu. Dan dalam Waktu dekat ini kita dari Pemko akan mendorong percepatan pembangunan GOR tersebut. Dan tentu semua itu akan ada proses.


"Kalau untuk GOR, kita ketahu APBD siantar sangat kecil, jadi kita tidak sanggup membangun secara keseluruhan. Walaupun begitu kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil dana untuk pembangunan stadion tersebut," terangnya. 


Setelah para aksi berdialog dengan PLT Walikota Siantar Dr Susanti dan Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga SH, sepakat menandatangani MOU dengan para ketua aksi dan selanjutnya, para aksi kemudian langsung meninggalkan lokasi dengan tertib.||01-Str/*

Posting Komentar

0 Komentar